Sulsel Buka Posko Pengaduan UN
Senin, 15 April 2013 19:21 WITA
Elly Oschar Ketua Umum, Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Sulawesi Selatan,
Menanggapi tertundanya ujian nasional UN di 11 provinsi termasuk provinsi Sulawesi Selatan, ini menandakan ada yang tidak beres di tubuh kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Maka Kami dari Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang konsen pada pendidikan dan dunia pelajar secara tegas menyatakan sikap terkait hal tersebut :
1. Penundaan UN diakibatkan karena percetakan, ini mengindikasikan ada monopoli percetakatan, kalau ada monopoli percetakan maka kami mensinyalir ada praktek-praktek korupsi di sana dan hal ini seharusnya tak terjadi. Ini menjadi catatan sejarah hitam pertama kalinya di dunia pendidikan di Indonesia. Kami dari Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan meminta semua pihak terutama penggiat anti korupsi di negeri ini untuk jelih melihat persoalan ini. dan meminta kepada Presiden RI untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Sejak awal Kepemimipinan Muh Nuh Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, kami menilai ia tak becus dan tak beres mengurusi dunia pendidikan. Semenjak kepemimpinannya kita saksikan sama – sama, banyaknya kasus-kasus yang menimpa dunia pendidikan kita. Mulai dari tawuran antar pelajar (bahkan ada korban meninggal dunia) begitupun dengan tawuran antar mahasiswa yang berujung juga dengan tewasnya generasi bangsa dengan sia-sia. Banyaknya perbuatan asusila siswa, guru dan lainnya. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang tak kunjung diperhatikan sampai pada pelaksanaan UN yang tertunda sebagai akumulasi dari ketidak beresan kepemimpinan Muh Nuh di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Oleh karena Itu kami dari Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Selatan Meminta dengan Tegas Kepada Bapak Muh. Nuh untuk turun saja dari Jabatannya sebagai menteri Pendidikan dan Kebudyaan RI karena tidak beres mengurusi pendidikan di Indonesia.
3. IPM sudah lama menyuarakan agar UN dihapuskan saja dari sistem pendidikan kita. Kenapa karena dengan UN ini hanya akan melahirkan bibit –bibit koruptor baru di negeri ini, karena hampir semua elemen actor pendidikan juga ikut UN demi untuk mendapatkan peridikat terbaik. UN adalah sosok makhluk seperti monster yang menakutkan bagi anak-anak negeri ini dan kami menilai bahwa UN adalah pembodohan secara sisitematis bagi generasi bangsa ini.
Olehnya itu, kami dari Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah membuka Posko Rumah Pengaduan UN di seluruh level kepemimipinan di seluruh Sulawesi Selatan.Mulai dari Pimpinan Ranting IPM di Sekolah- sekolah sampai di Pimpinan Wilayah IPM SulSel yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 No. 38 Makassar. Nuun Walqalami wamaa Yasthurun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar