IPM Tolak UN

Pelajar Muhammadiyah Sulsel Tolak UN Oleh: Suriani Ilustrasi - inilah.com INILAH.COM, Makassar - Ujian Nasional (UN) tetap jadi momok yang menakutkan bagi sebagian pelajar sekolah. Pelajar Muhammadiyah Makassar menuntut agar UN ditiadakan. Penolakan terhadap UN dilakukan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sulawesi Selatan. Bersama dengan puluhan pelajar SMU di Makassar, mereka menggelar aksi di kantor DPRD Sulsel, Kamis (14/4/2011). Elly Oschar, dari Rumah Pengaduan Pendidikan IPM Sulawesi Selatan mengatakan, sistem pendidikan yang berstandar nasional tidak harus diiringi dengan standar pelayanan pendidikan yang bersakal nasional. "Permasalahan yang muncul kemudian diadakannya UN sebelum standar pelayanan tersebut belum merata ke seluruh daerah di Indonesia," ujarnya. Masih banyak sekolah yang belum mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas, sarana dan prasarana yang ideal. Sehingga ujian berstandar nasional semestinya hanya boleh diberikan, jika instrumen masukan dan proses pendidikan sudah berstandar nasional juga. Maka dari itu, faktanya banyak pelajar di daerah yang belum terpenuhi sarana dan prasarana itu, tidak lulus usai mengikuti UN. "Jika instrumen masukan dan proses yang diberikan tidak berstandar nasional dan mengukurnya dengan UN standar nasional adalah sebuah kesalahan fatal," ucap dia. Di depan para anggota dewan, ia mengingatkan keputusan MA terkait UN, bahwa pemerintah tidak boleh melaksanakan UN sebelum sarana dan prasarana seluruh pendidikan di Indonesia dilengkapi. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan putusan MA. Mereka juga menuntut pemerintah untuk melaksanakan putusan MA dengan nomor register 2596 K/PDT/2008 yang diputus pada 14 September 2009, untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah. Saat menyampaikan aspirasinya, pengunjukrasa diterima oleh Yosafat Tandilintin dari komisi C fraksi Golkar, Mukhlis Panaungi komisi E fraksi PAN, Mukhtar Tompo dari fraksi Hanura. Ketiganya mendukung aksi yang dilakukan oleh para pelajar yang menggunakan seragam sekolah ini. Mereka juga membenarkan kalau kondisi di tiap daerah tidak sama. Sehingga UN juga jangan diterapkan seragam. "Memang tidak rasionl kalau ujiannya standar nasional tapi kondisi berbeda dengan skolah yang ada di Irian, Jakarta tidak sama," tutur Yosafat Tandilintin. Ia mengantakan masalah ini memang perlu keterlibatan wakil rakyat utamanya mendukung keputusan MA. Ia juga menyarankan agar perjuangan IPM perlu sistematis, aspirasi mereka dikoorinasikan ke IPM pusat sehingga bisa mempressur pemerintah pusat. [lal] Berita Terkait